Blog Item

Musrenbang Kecamatan Maluk 2026 Prioritaskan Infrastruktur, Air Bersih, dan Pengelolaan Sampah

Sumbawa Barat—Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kembali melanjutkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Maluk, Kamis (2/4/2026), ini menjadi lokasi terakhir pada hari keempat pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan dengan mengusung tema “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah dan Pertumbuhan Klaster Ekonomi Baru.”

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat Suhadi, S.P., M.Si., perwakilan BPS Kabupaten Sumbawa Barat, Camat Maluk Muliadi, S.P., beserta jajaran, unsur Forkopimcam, perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, para kepala desa se-Kecamatan Maluk, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat umum.

Dalam sambutannya, Camat Maluk Muliadi menyampaikan harapannya agar Musrenbang tahun ini benar-benar mampu menentukan program yang menjadi prioritas masyarakat dan dapat direalisasikan dengan baik.

“Semoga dalam penyusunan RKPD ini dapat menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas dan dapat terlaksana dengan baik. Pihak desa sudah banyak menganggarkan pembangunan di desa melalui APBDes, akan tetapi kami dari kecamatan juga meminta perhatian dari pemerintah daerah terkait gedung dan halaman kantor camat serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat Suhadi menjelaskan bahwa Musrenbang Kecamatan Maluk merupakan lokasi terakhir dalam rangkaian Musrenbang tingkat kecamatan yang telah berlangsung selama empat hari.

“Ini merupakan lokasi terakhir untuk Musrenbang tingkat kecamatan. Pada tanggal 8 April nanti akan dilanjutkan dengan Musrenbang Kabupaten yang menjadi tahap akhir dalam menyusun dan menyempurnakan RKPD tahun 2027 untuk penyusunan rencana kerja masing-masing perangkat daerah,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah program prioritas daerah terus didorong melalui Program KSB Maju dan KSB Maju Luar Biasa. Ia menjelaskan bahwa sejumlah program prioritas daerah terus didorong pelaksanaannya. Di sektor kesehatan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan layanan TRC ambulan melalui penambahan tenaga operasional, sarana, dan prasarana.

Di bidang pendidikan, program beasiswa perguruan tinggi mulai dijalankan pada tahun ini untuk mahasiswa di sejumlah universitas yang telah ditentukan, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk standar Indeks Prestasi kumulatif (IPK).

Selain itu, persoalan air bersih juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Bupati sudah menginstruksikan agar semua permasalahan air bersih dikelola dengan baik karena kebutuhan air bersih menjadi prioritas utama masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan klaster pariwisata dan pertanian. 

Dalam forum tersebut, para kepala desa menyampaikan berbagai usulan prioritas yang secara umum berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan fasilitas umum, pengelolaan sampah, penguatan sektor pertanian dan pariwisata, serta penyediaan sarana air bersih.

Usulan yang paling banyak disampaikan meliputi pembangunan dan perbaikan jalan penghubung, jalan usaha tani, drainase, jembatan, beronjong, sumur bor, hotmix jalan, serta pembangunan TPS 3R dan bank sampah. Selain itu, desa-desa juga mengusulkan pembangunan sarana olahraga, gedung serbaguna, rehabilitasi tempat ibadah, fasilitas kawasan wisata, pelebaran lahan PAUD, pembangunan ruang publik ramah anak, hingga pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Selain usulan dari pemerintah desa, masyarakat juga menyampaikan aspirasi berupa pengadaan gedung serbaguna, bantuan perbaikan masjid di Pondok Pesantren Darul Ilmi, pembangunan drainase dari Bukit Damai menuju Maluk, serta pembangunan sumur bor bagi warga nelayan yang terdampak air asin pada sumur mereka. Sejumlah warga juga menyoroti persoalan tenaga kerja. Mereka menilai masih banyak masyarakat yang memiliki keterampilan, namun belum mendapatkan kesempatan kerja, khususnya di PT Amman.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Kepala Bappeda menegaskan bahwa seluruh usulan akan dipetakan berdasarkan skala prioritas. Menurutnya, usulan seperti pembangunan jembatan pemakaman, beronjong, pengelolaan sampah, hingga pelebaran lahan PAUD HI menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Sebagian besar desa mengusulkan prioritas yang hampir sama, sehingga OPD terkait perlu melihat daerah mana yang benar-benar lebih mendesak. Jembatan pemakaman harus diprioritaskan, termasuk persoalan beronjong dan persampahan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa setiap desa akan mendapatkan bantuan operasional sebesar Rp100 juta untuk pembangunan bank sampah dan TPS 3R mulai tahun 2026. Desa juga diwajibkan menyertakan penyertaan modal kepada BUMDes sebesar Rp25 juta untuk mendukung pengelolaan TPS 3R.

Suhadi menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan menggelar pertemuan khusus terkait pengelolaan sampah agar pelaksanaan TPS 3R dapat berjalan maksimal. Pemerintah desa diminta menyiapkan lahan untuk pembangunan bank sampah, sementara pengangkutan sampah dari TPS 3R menuju TPA akan menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Perangkat daerah terkait menyampaikan bahwa seluruh usulan masyarakat akan dipetakan berdasarkan skala prioritas, tingkat urgensi, dan kemampuan anggaran daerah. Pemerintah daerah memprioritaskan usulan yang berkaitan dengan infrastruktur dasar, air bersih, pengelolaan sampah, jalan usaha tani, pendidikan, dan fasilitas umum.

Selain itu, beberapa usulan akan ditindaklanjuti melalui survei lapangan, pengajuan proposal, serta pembahasan lebih lanjut pada rencana kerja perangkat daerah tahun 2027. 
Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa sejumlah program seperti pembangunan TPS 3R, perbaikan jalan, penanganan drainase, pengadaan sarana pendidikan, serta pembangunan pos pemadam kebakaran akan dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran.

Kegiatan Musrenbang Kecamatan Maluk ini kemudian diakhiri dengan diseminasi Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan pendataan ekonomi terbesar yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan akan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026.(sh/DiskominfoKSB)