PROFIL SINGKAT PPID KSB

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan untuk diawasi publik, penyelenggaraan pemerintahan tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia, hak publik untuk mengakses informasi diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).  Hak publik untuk memperoleh Informasi tentu relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-Undang KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang KIP meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Tahun 2015 Pemerintah KSB membentuk aturan turunan dari UU KIP, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sumbawa Barat. Sesuai dengan amanat Pasal 13 UU KIP, Pemerintah KSB sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Sumbawa Barat.

 Tahun 2017 ditetapkan Surat Keputusan Bupati Nomor 1442 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan terbentuknya PPID dan PLID, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah KSB sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008. PPID Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berlokasi di: Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika – Jln. Bung Karno Kompleks KTC, Taliwang-KSB.