Blog Item

Menaker RI Dorong Sumbawa Barat Siapkan Tenaga Kerja Siap Pakai dan Berdaya Saing

Sumbawa Barat — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terus memperkuat langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Hal ini diwujudkan dalam kunjungan kerja Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., ke Kabupaten Sumbawa Barat, pada Kamis (22/1/2026), yang dirangkaikan dengan kuliah umum bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat.

Kegiatan yang mengangkat tema “Peran Pemerintah Daerah dalam Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan yang Inklusif dan Berkelanjutan” tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., didampingi Wakil Bupati Hj. Hanipah, S.Pt., M.M.Inov. Turut hadir Vice President of Social Impact PT Amman Mineral Nusa Tenggara Priyo Pramono, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Darmawansyah, S.T., M.Si., Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Indra, S.H., M.H., unsur Forkopimda, serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa Barat menyampaikan gambaran kondisi perekonomian daerah yang hingga kini masih didominasi sektor pertambangan. Ia menyebutkan sekitar 80 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbawa Barat masih bertumpu pada aktivitas pertambangan, khususnya PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Namun demikian, pemerintah daerah terus berupaya mengurangi ketergantungan tersebut melalui penguatan sektor non-tambang.

“Sekitar 80 persen PDRB kami masih bergantung pada sektor pertambangan. Tapi sektor non-tambang di Sumbawa Barat juga mengalami pertumbuhan positif, rata-rata 7 hingga 8 persen per tahun, di atas rata-rata nasional. Ini yang membuat APBD kami sangat sehat, bahkan pada akhir 2025 pendapatan daerah mencapai 140 persen dan menjadi peringkat satu nasional,” ungkap Bupati.

Bupati juga menuturkan langkah proaktif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat saat bertemu Menteri Ketenagakerjaan beberapa bulan sebelumnya. Pertemuan tersebut membahas revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah berdiri sejak 2012, namun dinilai belum optimal dalam mendukung industrialisasi ketenagakerjaan.

Ia menjelaskan bahwa meskipun angka pengangguran terbuka berhasil ditekan dari 4,7 persen menjadi 3,15 persen pada akhir 2025, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan potensi penyerapan tenaga kerja lokal secara optimal. Pembangunan smelter yang seharusnya mampu menyerap hingga 12.000–14.000 tenaga kerja, namun pada kenyataannya baru menyerap sekitar 2.700 tenaga kerja lokal.

“Ini menjadi pelajaran penting bagi kami. Ada pekerjaan dan peluang kerja yang sebenarnya tersedia, tetapi tidak bisa diakses oleh tenaga kerja lokal karena kompetensi yang belum sesuai. Karena itu, revitalisasi BLK dan industrialisasi ketenagakerjaan menjadi kebutuhan mendesak agar angkatan kerja kita benar-benar siap masuk dunia kerja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat agar tidak semata-mata bergantung pada sektor pertambangan. Menurutnya, penguatan kompetensi melalui pelatihan kerja yang terarah akan membuka peluang kerja di berbagai sektor lain yang berkelanjutan.

Dalam kuliah umumnya, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan masa kini dan masa depan. Ia menyebut ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja sebagai persoalan utama yang harus ditangani secara sistemik.

“Lulusan kita banyak, tetapi kompetensinya sering belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Di sisi lain, dunia usaha membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai, produktif, dan adaptif,” jelas Prof. Yassierli.

Ia juga menyoroti berbagai tantangan global yang saat ini dan ke depan akan sangat memengaruhi arah kebijakan ketenagakerjaan di daerah. Menurutnya, percepatan otomatisasi dan digitalisasi telah mengubah cara kerja di banyak sektor, di mana sebagian jenis pekerjaan mulai tergantikan teknologi, sementara di sisi lain muncul kebutuhan baru terhadap tenaga kerja yang memiliki literasi digital, kemampuan adaptif, dan keterampilan lintas bidang. Selain itu, perubahan pola kerja melalui sistem gig dan remote workers menuntut fleksibilitas regulasi serta kesiapan sumber daya manusia agar mampu bersaing tanpa dibatasi ruang dan wilayah.

Lebih jauh, Menteri Yassierli mengajak seluruh ASN untuk melakukan pergeseran mindset dalam bekerja, membangun growth mindset, meaningfull work dan membangun profesionalisme. Ia menegaskan bahwa kerja ASN tidak cukup dimaknai sebatas menjalankan tugas administratif atau rutinitas jabatan semata. 

“Kerja itu bukan sekadar menjalankan tugas. Meaningful work lahir ketika ASN bekerja melampaui kewajiban, memberi dampak, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, ketika ASN mampu melihat pekerjaannya sebagai bentuk kontribusi dan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat, maka akan tumbuh energi positif, komitmen yang kuat, serta profesionalisme yang berkelanjutan dalam organisasi pemerintahan. 

Sebagai wujud komitmen bersama, pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan UT School terkait pengembangan program Balai Latihan Kerja di Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, turut ditandatangani nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan tentang revitalisasi dan pengembangan program BLK.

Kunjungan kerja Menteri Ketenagakerjaan ini menjadi momentum penting bagi Sumbawa Barat dalam mempercepat pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap kolaborasi lintas sektor ini mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung terwujudnya visi Sumbawa Barat Maju Luar Biasa menuju transformasi kesejahteraan masyarakat. (DiskominfoKSB)