Sukses Kendalikan Inflasi Daerah, Bupati H. W Musyafirin Terima Dana Insentif Senilai Rp 9,6 Miliar Lebih
Sumbawa Barat - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. W Musyafirin menjadi bagian dari 34 Kepala Daerah seluruh Indonesia dan satu-satunya Bupati/Walikota di Provinsi NTB yang mendapat dana insentif atas keberhasilannya mengendalikan inflasi daerah. Insentif Kabupaten dengan Motto Pariri Lema Bariri senilai Rp9,6 Miliar ini diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, disaksikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyadi kepada Bupati Sumbawa Barat di Jakarta, Senin (6/11/2023).
Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari kedua Menteri tersebut. Sebab, Kabupaten Sumbawa Barat berkinerja baik dalam pengendalian inflasi daerah periode ke-3 tahun 2023.
Adapun kiat suksesnya menjaga inflasi di Sumbawa Barat, kata Bupati, tak lepas dari 5 kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat. Pertama, dukungan kuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengendalikan inflasi melalui intervensi pasar dalam rangka mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras dan penguatan cadangan pangan daerah hingga sampai penyaluran.
Kedua, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Ketiga, mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah terutama memperkuat kerja sama antar daerah. Keempat, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Terakhir memperkuat komunikasi, sinergi dan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga inflasi.
Bupati menyebut perkembangan indeks harga konsumen per September 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah beras. Harga beras di Sumbawa Barat mengalami kenaikan karena terjadi kelangkaan. Kondisi serupa dialami sebagian Kabupaten/Kota di NTB, ditambah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
‘’Ini berlaku secara nasional. Secara tak langsung berdampak pada harga komoditas lain,’’ jelasnya.
Di Sumbawa Barat untuk menekan inflasi, doktor lulusan Universitas Padjadjaran Bandung ini memaksimalkan keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait segera turun melakukan pemantauan sekaligus melakukan pengendalian pasokan bahan pangan di lapangan, terutama pada tahapan kritis.
‘’Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok, memperlancar distribusi barang dan jasa. Sinergi, koordinasi kebijakan menggunakan langkah aktif dan terukur,’’ terang Bupati.
Bentuk kecakapan dan kecepatan pemerintah di lapangan diantaranya melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, mencegah penimbunan barang serta Operasi Pasar (OP).
‘’Pasar murah ini dilaksanakan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis melibatkan mitra pemerintah seperti lembaga perbankan maupun mitra usaha yang peduli,’’ tandasnya.
Pemda KSB juga secara kontinu berkoordinasi dengan Bulog. Langkah ini untuk memastikan ketersediaan bahan pokok termasuk melakukan koordinasi dengan penghasil komoditi lain dalam hal pencegahan gagal panen dan lainnya.
‘’Kita juga rutin rapat bersama TPID. Semua hal kita bahas dan diambil langkah cepat untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian inflasi,’’ urainya.
Di lapangan, pemerintah bersama TPID melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, menjaga pasokan terutama bahan pokok di gudang untuk didistribusikan ke masyarakat pada saat terjadi kekurangan stok, mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi serta memberikan bantuan trasportasi dari APBD.
‘’Kita juga secara rutin melaksanakan penanaman komoditas pangan. Ini untuk menjaga pasokan bahan pokok,’’ urainya.
Langkah lain, pemerintah juga melakukan beberapa program yang diimpelementasikan langsung untuk mendukung kegiatan operasi pasar melalui anggaran yang dialokasikan ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag), melakukan langkah pencegahan dan mitigasi bencana alam El Nino serta melakukan koordinasi dengan Bulog untuk menyiapkan stok beras.
‘’Saat ini kita masih tersedia stok sekitar 194 ton. Kita juga melakukan penyaluran air ke wilayah kekeringan, serta melakukan pemantauan. Ini dilaporkan setiap hari,’’ bebernya lagi.
Pelaporan untuk mencegah terjadinya inflasi ini selain melalui tim yang dibentuk Pemda KSB, pemerintah juga melibatkan Agen Gotong Royong (AGR) di setiap titik wilayah perdagangan maupun kecamatan.
‘’Mereka secara berkala melaporkan kondisi terkini tentang harga bahan pokok dan komoditi lainnya. Terakhir, apa yang dilakukan KSB ini terlapor baik ke Kementerian Dalam Negeri,’’ tutupnya. (MC Sumbawa Barat)
