Rakor Pengendalian Inflasi dan Launching Buku Pendidikan Anti Korupsi 2026, Pemerintah Dorong Penguatan Integritas dan Stabilitas Pangan Nasional.
Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi Tahun 2026 melalui zoom meeting di Graha Fitrah, Senin (11/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., bersama jajaran pemerintah daerah.
Rapat dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M., didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., Ketua KPK Setyo Budiyanto, S.H., serta Direktur Statistik Harga BPS RI Dr. Sarpono, S.Si., M.Sc.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, tetapi harus dimulai dari pembentukan karakter sejak dini. Ia menyampaikan bahwa pendidikan antikorupsi menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi yang jujur dan berintegritas.
“Pendidikan antikorupsi dinilai menjadi fondasi penting untuk membangun generasi masa depan yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki ketahanan terhadap perilaku koruptif,” tegas Dr. Akhmad Wiyagus.
.jpeg)
Ia juga mengingatkan bahwa praktik pungutan liar, uang pelicin, maupun anggapan bahwa korupsi adalah budaya tidak boleh lagi dianggap sebagai hal yang wajar. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera menyusun regulasi turunan terkait implementasi pendidikan antikorupsi serta mengintegrasikannya dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di sekolah.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pembentukan karakter dan peradaban bangsa.
“Nilai-nilai kejujuran dan integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan atau teori, melainkan harus menjadi bagian dari budaya dan peradaban yang dibangun sejak dini,” ujarnya dalam pemaparan.
Mendikdasmen juga menyoroti pentingnya menciptakan budaya sekolah yang bersih dan bebas korupsi. Ia menilai praktik penyalahgunaan dana pendidikan masih menjadi tantangan yang harus dibenahi bersama melalui penerapan good governance dan clean government di lingkungan pendidikan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Menurutnya, masa depan tanpa korupsi dimulai dari ruang kelas, bukan dari ruang persidangan.
“Masa depan tanpa korupsi tidak dimulai dari ruang pemeriksaan atau ruang persidangan, melainkan dimulai dari ruang kelas melalui pendidikan karakter dan budaya anti korupsi sejak dini,” ungkap Ketua KPK.
Selain membahas pendidikan antikorupsi, rapat koordinasi juga membahas perkembangan inflasi nasional pasca Lebaran 2026. Direktur Statistik Harga BPS RI, Dr. Sarpono menyampaikan bahwa inflasi April 2026 tercatat sebesar 0,13 persen dengan penyumbang utama berasal dari daging ayam ras, emas perhiasan, cabai rawit, telur ayam ras, dan tarif angkutan udara.
BPS juga mencatat adanya kenaikan harga beberapa komoditas pangan strategis, khususnya cabai merah dan minyak goreng di sejumlah daerah. Sementara harga cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras mengalami tren penurunan pada awal Mei 2026.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Direktur STO Kementerian Pertanian, Muh Agung Sunusi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat pengendalian pangan melalui percepatan tanam, penguatan distribusi logistik, serta kerja sama antardaerah guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.
“Distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan harga dan ketersediaan bahan pangan di seluruh Indonesia,” jelas Muh. Agung Sunusi.
Pemerintah juga memastikan stok cadangan beras nasional dalam kondisi aman dengan total mencapai 5,29 juta ton per 10 Mei 2026. Selain itu, berbagai program pengembangan kawasan cabai dan penguatan produksi pangan terus dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga akibat perubahan cuaca maupun gangguan distribusi.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus membangun budaya antikorupsi sejak dini melalui dunia pendidikan. Pemerintah berharap seluruh kebijakan yang telah diluncurkan dapat ditindaklanjuti secara nyata di daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, pendidikan yang berintegritas, serta kondisi pangan yang stabil demi kesejahteraan masyarakat.(DiskominfoKSB)
