.jpeg)
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Teguhkan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi NTB Lakukan Visitasi Monev 2025
Sumbawa Barat — Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama Kabupaten Sumbawa Barat di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika menerima kunjungan lapangan dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka kegiatan Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Graha Fitrah, pada Jum’at (17/10).
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penilaian keterbukaan informasi publik pada badan publik di Kabupaten Sumbawa Barat, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ir. Abdul Muis, M.M., didampingi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat Dedi Damhudi, S.P., M. Si serta tim Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB yang diketuai oleh Drs. H. M. Zaini, M.Si., didampingi oleh Wakil Ketua Asraruddin, S.AP., M.M.Inov., dan Korbid Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik (SEKP) H. Sansuri, S.Pt., M.M.C.Med.
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat, Ir. Abdul Muis, M.M., menegaskan bahwa keterbukaan informasi di KSB bukan sekadar slogan, melainkan telah menjadi bagian dari praktik pemerintahan sehari-hari.
“Keterbukaan informasi di Kabupaten Sumbawa Barat bukan hanya slogan, tetapi praktik nyata dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Muis.
Ia menambahkan, kehadiran para stakeholder dan media mitra kerja pada kegiatan tersebut merupakan bukti konkret komitmen Pemda KSB dalam menjamin transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
“Kehadiran media dan mitra kerja hari ini adalah bagian dari upaya kami memastikan keterbukaan itu terjaga, karena masyarakat berhak tahu dan terlibat,” tambahnya.
Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Drs. H. M. Zaini, M.Si., dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas capaian dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengelola keterbukaan informasi publik.
“Kami mengapresiasi langkah KSB yang telah menghadirkan media dan mitra dalam kegiatan ini. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi benar-benar dipraktikkan, bukan sekadar formalitas,” ungkapnya.
.jpeg)
Sementara itu, H. Sansuri, selaku Korbid Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik (SEKP), turut menyoroti keunikan praktik transparansi yang dikembangkan Pemda KSB, salah satunya melalui Forum Yasinan.
“Kami sangat mengapresiasi adanya Forum Yasinan sebagai ruang komunikasi dan transparansi antara pemerintah dan masyarakat. Ini hanya ada di NTB, dan hanya di Kabupaten Sumbawa Barat,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Asraruddin, S.AP., M.M.Inov., menyampaikan terima kasih atas upaya berkelanjutan Pemda KSB dalam membina PPID hingga ke tingkat desa.
“Kabupaten Sumbawa Barat patut diapresiasi karena telah menjadi peringkat pertama sebagai Kabupaten Informatif di Provinsi NTB. Tahun ini ada tiga desa yang lolos ke tahap visitasi Monev, dan salah satunya adalah Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano. Ini menunjukkan pembinaan dan komitmen yang luar biasa dari KSB,” ujar Asraruddin
Desa Senayan menjadi salah satu dari tiga desa yang berhasil lolos ke tahap visitasi setelah melalui proses pengisian SAQ yang diikuti oleh beberapa desa yang diajukan oleh sepuluh kabupaten/kota di Provinsi NTB. Uniknya, Desa Senayan merupakan satu-satunya desa di Pulau Sumbawa yang lolos dalam tahap ini, sementara dua desa lainnya berasal dari Pulau Lombok.
.jpeg)
Dalam arahannya, Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah jembatan utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
“Masyarakat kita sudah bertransformasi. Ekspektasi terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi. Maka, yang paling bisa menjembatani agar tidak terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan adalah transparansi,” tegas Bupati Amar.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung keterbukaan dan penyebaran informasi publik yang cepat dan akurat.
“Pemerintah juga harus bertransformasi. Penyebaran informasi, transparansi informasi, dan transparansi pemerintahan tidak akan bisa cepat tanpa dukungan teknologi informasi,” jelasnya.
.jpeg)
Lebih lanjut, Bupati menyebutkan bahwa Forum Yasinan yang rutin digelar Pemda KSB bukan hanya wadah spiritual, tetapi juga sarana refleksi publik terhadap pembangunan.
“Banyak nilai baik dari Forum Yasinan, baik dari sisi pemerintah sebagai pelaksana pembangunan maupun dari sisi masyarakat untuk menilai sejauh mana harapan mereka sudah terwujud,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sumbawa Barat juga memaparkan dua program prioritas daerah yang menjadi instrumen penting dalam mendukung keterbukaan dan efektivitas pelayanan publik, yaitu Kartu Sumbawa Barat Maju dan KSB Maju Luar Biasa.
Ia menjelaskan bahwa Kartu Sumbawa Barat Maju dirancang untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar dan layanan dasar masyarakat secara menyeluruh dan terintegrasi. Program ini tidak hanya menjamin bahwa layanan pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat, tetapi juga menghadirkan sistem layanan yang informatif, transparan, dan dapat dikontrol dengan baik.
“Kartu Sumbawa Barat Maju ini kami rancang untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar dan layanan dasar masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa layanan tersebut tidak hanya sampai ke masyarakat, tetapi juga terintegrasi,” ujar Bupati Amar.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa konsep integrasi layanan tersebut dikembangkan dengan mengadopsi prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart City, sehingga seluruh layanan dasar dapat dijalankan secara efisien melalui satu sistem terpadu.
Kartu ini memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi eksekusi sebagai alat penerima bantuan karena berfungsi seperti ATM, dan fungsi kontrol melalui QR code yang terhubung dengan aplikasi digital. Melalui fitur tersebut, pemerintah dapat melihat data penerima serta jenis bantuan yang diterima, sehingga proses evaluasi dan intervensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat dan berbasis data.
“Dengan sistem yang sudah terintegrasi dan terkoneksi ini, kami berharap seluruh layanan dapat berjalan transparan, terukur, dan menjadi informasi strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Kegiatan visitasi Monev ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka, berbasis data, dan berpihak pada masyarakat. Melalui PPID Utama di bawah koordinasi Dinas Kominfo, berbagai inovasi terus dilakukan, termasuk digitalisasi pelayanan informasi publik serta pembinaan PPID hingga ke desa.
Kehadiran Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano sebagai salah satu dari tiga desa di NTB yang lolos ke tahap visitasi menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan tersebut.
Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, Kabupaten Sumbawa Barat meneguhkan diri untuk terus menjadi daerah yang informatif, di mana setiap warga memiliki akses yang setara terhadap informasi publik, sebagai pondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (DiskominfoKSB)
.jpeg)
