Musrenbang Poto Tano Dorong Perencanaan Tepat Sasaran untuk Pembangunan 2027
Sumbawa Barat — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kembali melanjutkan rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Kali ini, kegiatan digelar di Aula Kantor Camat Poto Tano, Selasa (31/3/2026), sebagai bagian dari agenda hari kedua pelaksanaan Musrenbang yang sebelumnya telah dimulai dari Kecamatan Taliwang dan Brang Ene.
Mengusung tema “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah dan Pertumbuhan Klaster Ekonomi Baru”, Musrenbang menjadi forum strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan arah pembangunan daerah menuju visi pembangunan daerah yaitu “Terwujudnya KSB Maju Luar Biasa Menuju Transformasi Kesejahteraan Masyarakat Sumbawa Barat.”
Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan H. Wahidin, S.Pd., M.M., Staf Ahli Bupati Bidang Aparatur dan Kemasyarakatan Sri Ayu Idayani, S.E., M.M., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa Barat Suhadi, S.P.,M.Si., Camat Poto Tano Muhlis, S.Pd., unsur Forkopimcam Poto Tano, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbawa Barat, perwakilan perangkat daerah, para kepala desa se-Kecamatan Poto Tano, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Poto Tano.
Dalam sambutannya, Camat Poto Tano menegaskan bahwa Musrenbang merupakan ruang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan kebutuhan riil masyarakat, pihaknya turut melibatkan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan kecamatan Poto Tano, termasuk pihak ASDP, guna memperkaya masukan dan memastikan seluruh aspirasi dapat terakomodasi secara komprehensif.
“Silakan sampaikan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Forum ini kita manfaatkan untuk menyerap aspirasi serta usulan masyarakat,” ujar Camat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat Suhadi dalam arahannya menekankan bahwa pelaksanaan Musrenbang tahun ini memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh proses pengusulan kini telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga setiap usulan harus berbasis pada permasalahan, bukan sekadar daftar kebutuhan atau rincian belanja.
“Silakan mengusulkan, tetapi fokus pada permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga nonfisik seperti pelayanan dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menampung seluruh aspirasi masyarakat. Bahkan, untuk usulan yang dinilai sangat mendesak dan prioritas, tidak menutup kemungkinan akan diakomodasi melalui APBD Perubahan.
Dalam sesi penyampaian usulan, delapan desa di Kecamatan Poto Tano serta tokoh masyarakat menyampaikan sejumlah usulan prioritas. Secara umum, usulan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti peningkatan jalan lingkungan dan jalan usaha tani, pembangunan drainase, bronjong, jembatan, serta penyediaan air bersih. Selain itu, terdapat pula usulan pengembangan sektor pertanian dan peternakan, penguatan pariwisata, pembangunan fasilitas umum, hingga penanganan persoalan sampah.
Beberapa isu strategis yang mengemuka antara lain akses jalan menuju objek wisata Pasir Putih, kebutuhan sumur bor di wilayah yang belum terjangkau layanan air bersih, pembangunan kandang kolektif untuk mendukung peternakan, hingga penataan kawasan agar lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda menyampaikan bahwa prioritas pembangunan akan difokuskan pada kebutuhan yang bersifat mendasar dan memiliki dampak luas bagi masyarakat. Ia juga mendorong perangkat daerah terkait untuk aktif mencatat dan menindaklanjuti setiap usulan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Terkait pengelolaan sampah, pemerintah akan didorong melalui penguatan peran desa dalam operasional pengolahan sampah dan akan difasilitasi oleh pemerintah daerah, termasuk pembanguan TPS 3R maupun bank sampah, serta penyediaan sarana operasional seperti kendaraan roda tiga.
Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan bahwa sejumlah program prioritas seperti pengembangan hortikultura, serta penguatan sektor peternakan (khususnya sapi Bali) akan terus didorong secara terintegrasi dalam kerangka program KSB Maju Luar Biasa.
Kegiatan Musrenbang ini turut dirangkaikan dengan diseminasi Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam kesempatan tersebut, masyarakat diimbau untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang akurat dan terbuka saat pendataan yang akan dilaksanakan pada Juni hingga Agustus 2026.
Melalui forum Musrenbang ini, diharapkan seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah, sehingga perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat.(nc/DiskominfoKSB)
