Musrenbang KSB Tahun 2025 Dibuka, Bupati Dorong ASN Sosialisasikan Kartu KSB Maju secara Masif
Sumbawa Barat - Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025 di Aula Lantai 3 Gedung Graha Praja Sekretariat Daerah, Selasa (6/5/2025) pagi.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj. Hanipah, S.Pt., M.M.Inov., Bupati Sumbawa Barat periode 2005–2015, Dr. K.H. Lalu Zulkifli Muhadli, S.H., M.M., Penjabat Sekretaris Daerah KSB, Drs. Mulyadi, M.Si., pimpinan dan anggota DPRD KSB; Forkopimda KSB, para asisten, staf ahli, dan kepala OPD lingkup Pemkab Sumbawa Barat, kepala instansi vertical, para camat, lurah, dan kepala desa se-KSB, perwakilan organisasi Wanita, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan insan pers.
Musrenbang yang mengangkat tema “Menguatkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Menuju Transformasi Kesejahteraan Masyarakat Sumbawa Barat” ini diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Haji Amar, sapaan akrab Bupati Sumbawa Barat, menyampaikan bahwa RPJPD 2025–2045 merupakan RPJPD kedua bagi KSB, dan RPJMD 2025 ini adalah periode awal serta tahapan pertama dalam mewujudkan visi jangka panjang daerah dengan arah kebijakan “Penguatan Fondasi Transformasi Kesejahteraan Masyarakat.” Visi pembangunan daerah dalam RPJMD 2025–2029 adalah “Terwujudnya KSB Maju Luar Biasa Menuju Transformasi Kesejahteraan Masyarakat Sumbawa Barat.”
Menurut Haji Amar, kata “transformasi” dipilih dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, bukan hanya mencapai kesejahteraan biasa, tetapi lebih dari itu. Meski angka kemiskinan KSB saat ini 12,23 persen, di bawah angka Provinsi NTB sebesar 12,91 persen, penurunan angka kemiskinan semakin sulit karena adanya kesenjangan antara kelompok menengah dan miskin serta kenaikan garis kemiskinan.
“Masyarakat tidak hanya puas dengan cukup makan dan tidur nyenyak. Ada tingkatan kesejahteraan yang ingin kita capai. Ini upaya yang harus kita lakukan melalui misi KSB Maju dalam Kesejahteraan Sosial, dengan meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat,” ujarnya.
Haji Amar juga menyampaikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi KSB saat ini mencapai 12,01 persen (termasuk sektor tambang), lebih tinggi dibandingkan Provinsi NTB (5,3 persen) dan nasional (5,02 persen). Melalui misi KSB Maju dalam hilirisasi sektor perekonomian unggulan daerah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penguatan fondasi ekonomi kerakyatan, diharapkan daya saing dan kemandirian daerah meningkat.
Ia meminta semua pihak memperkuat dukungan terhadap pengembangan kawasan industri, pemanfaatan Bandara Kiantar, serta membuka peluang investasi di sektor pariwisata.
Dalam rangka menyukseskan program 100 hari kerja periode awal Bupati dan Wakil Bupati dengan fokus pada implementasi Kartu KSB Maju dan penanganan isu strategis daerah, Haji Amar meminta semua pihak memperkuat sosialisasi Kartu KSB Maju secara masif melalui saluran komunikasi formal dan informal. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diminta terlebih dahulu memahami mekanisme pemanfaatan Kartu KSB Maju agar dapat menjadi corong pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat program tersebut.
Pada kesempatan sama, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bappeda NTB, Firmansyah, S.Hut., M.Si., menjelaskan sasaran pembangunan RPJPD NTB 2025–2045, antara lain peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, kepemimpinan pemerintah daerah yang efektif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission.
Ia menyebutkan bahwa tujuh misi Pemerintah Provinsi NTB yang dikenal sebagai Saptacita, memuat 10 program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menjawab tantangan utama provinsi. Tiga prioritas utama dalam mewujudkan visi-misi NTB 2025–2029 adalah pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya, serta menjadikan NTB destinasi wisata berkelanjutan. (Diskominfo KSB)
