Blog Item

Dari Kecamatan Taliwang, Musrenbang 2026 Resmi Bergulir: Fokus pada Kebutuhan Prioritas dan Permasalahan Riil Masyarakat

Sumbawa Barat — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mulai melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan ini diawali di Kecamatan Taliwang dan akan berlanjut ke kecamatan lainnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan dari Senin hingga Kamis mendatang.

‎Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Taliwang, Senin (30/3/2026) ini mengusung tema “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah dan Pertumbuhan Klaster Ekonomi Baru.” Musrenbang menjadi forum strategis dalam menjaring aspirasi serta menyelaraskan program pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

‎‎Berbeda dengan pelaksanaan Musrenbang pada tahun-tahun sebelumnya, Musrenbang kali ini untuk pertama kalinya menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terhubung langsung dengan Kementerian Dalam Negeri. Melalui sistem ini, seluruh usulan dari desa dan kelurahan diinput secara digital, sehingga proses perencanaan menjadi lebih transparan, terintegrasi, serta tidak dapat diubah di luar mekanisme yang telah ditetapkan.

‎Kegiatan dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Suhadi, S.P., M.Si., Camat Taliwang Hasdar Jafar, S.E., bersama unsur Forkopimcam Taliwang, Kepala BPS Ni Ketut Alit Rahayu, S.ST., para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Taliwang, serta perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

‎‎Dalam arahannya, Camat Taliwang menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan ruang diskusi untuk merumuskan kebutuhan prioritas di masing-masing wilayah.

‎‎“Kegiatan ini bukan hanya formalitas, tapi menjadi ajang diskusi bersama untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan di masing-masing kelurahan/desa. Karena itu, setiap usulan harus benar-benar menjadi prioritas yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

‎‎Ia juga menyampaikan bahwa sebelumnya telah dilakukan pra-Musrenbang untuk menyusun skala prioritas usulan secara lebih terarah.

‎‎Pada kesempatan tersebut, Camat juga menyampaikan kembali sejumlah usulan yang sebelumnya telah disampaikan dalam kegiatan Safari Ramadan. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian antara lain persoalan drainase, banjir di kawasan sekitar RSUD Asy-Syifa, kondisi jalan sempit di depan SMPN 3 Taliwang, hingga belum optimalnya fungsi embung di Desa Kertasari yang berdampak pada banjir di beberapa wilayah.

‎‎Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat Suhadi, menekankan bahwa Musrenbang kecamatan difokuskan pada identifikasi permasalahan, bukan sekadar pengajuan program atau belanja.

‎‎“Semua usulan harus berbasis permasalahan, bukan daftar belanja. Dengan begitu, perencanaan menjadi lebih tepat sasaran,” jelasnya.

‎‎Ia menambahkan bahwa seluruh desa dan kelurahan telah diberikan akses melalui SIPD untuk menginput usulan, sehingga setiap tahapan perencanaan dapat dipantau secara langsung dan akuntabel.

‎‎Dalam sesi penyampaian usulan, berbagai kebutuhan prioritas dari desa dan kelurahan disampaikan, yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang utama. Di antaranya pembangunan dan normalisasi drainase, perbaikan jalan lingkungan dan jalan usaha tani, pembangunan jembatan dan beronjong, serta tanggul pengaman gelombang laut. Selain itu, terdapat pula usulan di bidang pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan bagi pemuda putus sekolah, penguatan UMKM, serta pengembangan sarana pertanian dan fasilitas umum lainnya.

‎‎‎Menanggapi berbagai usulan tersebut, perangkat daerah terkait menyampaikan respon sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dari sisi perencanaan, Kepala Bappeda menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan masterplan pembangunan drainase Kota Taliwang yang akan dilaksanakan secara bertahap dari hilir ke hulu. Sementara itu, sejumlah usulan seperti pembangunan kantor kelurahan dan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Pengelolaan sampah, misalnya, akan didorong melalui penguatan peran desa dalam operasional pengolahan sampah dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, termasuk penyediaan sarana operasional seperti kendaraan roda tiga dan pembangunan TPS 3R. Lebih lanjut terkait masalah sampah, Kepala Bappeda menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menjadwalkan rapat khusus, karena ini juga merupakan program prioritas daerah yang harus segera diselesaikan. 

‎Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mendorong pembentukan koperasi syariah sebagai solusi permodalan masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rentenir.

‎‎‎Kegiatan Musrenbang ini juga dirangkaikan dengan diseminasi Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Masyarakat diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang akurat dan terbuka saat pendataan yang akan berlangsung pada Juni hingga Agustus 2026.

‎Melalui pelaksanaan Musrenbang ini, diharapkan seluruh usulan yang disampaikan dapat terakomodasi secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Dengan perencanaan yang semakin terarah dan berbasis data melalui SIPD, pembangunan daerah diharapkan semakin tepat sasaran dalam mewujudkan visi “Terwujudnya KSB Maju Luar Biasa Menuju Transformasi Kesejahteraan Masyarakat Sumbawa Barat.”(nc/DiskominfoKSB)