Blog Item

Musrenbang KSB 2026: Sinkronkan Aspirasi, Perkuat Arah Pembangunan 2027

Sumbawa Barat — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Aula Gili Paserang, Gedung Sekretariat Daerah pada Rabu (8/4/2026), ini mengangkat tema “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah dan Pertumbuhan Klaster Ekonomi Baru.”

Kegiatan dibuka oleh Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., dan dihadiri oleh Ketua serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, jajaran unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Para Asisten dan Staf Ahli, pimpinan Perangkat Daerah lingkup pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat, camat dan kepala desa/lurah se-Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala dan jajaran instansi veritikal, serta mitra pembangunan, termasuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Suhadi, S.P., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh tahapan Musrenbang tingkat kecamatan telah rampung pada 2 April 2026. Ia menegaskan bahwa perencanaan RKPD 2027 harus berorientasi pada pencapaian visi pembangunan daerah melalui langkah yang terukur dan realistis.

Menurutnya, fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pemenuhan pelayanan dasar melalui peningkatan standar pelayanan minimal, penguatan produktivitas daerah melalui transformasi digital dan peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan klaster ekonomi baru guna mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional.

“Produktivitas daerah harus mampu menghasilkan output yang lebih besar melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, termasuk melalui digitalisasi layanan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan kemudahan investasi,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan sejumlah program strategis, di antaranya Kartu Sumbawa Barat Maju, KSB Maju Luar Biasa, penanganan persampahan, pemenuhan air bersih, serta pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa terdapat tantangan fiskal yang harus diantisipasi, seperti dinamika ekonomi nasional yang disebabkan oleh kondisi global.

Sementara itu, dalam arahannya Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan bagian penting dari proses perencanaan yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Musrenbang ini bukan sekadar kewajiban, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Usulan yang disampaikan harus berbasis kebutuhan, bukan keinginan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa tahun 2027 menjadi momentum awal perencanaan murni dalam periode RPJMD 2025–2030, sehingga seluruh program harus selaras dengan visi pembangunan daerah.

Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan program Kartu Sumbawa Barat Maju yang menyasar keluarga pada desil 1 sebagai kelompok prioritas. Ia menyebutkan bahwa program ini mencakup berbagai sektor layanan dasar dan telah menjangkau puluhan ribu keluarga di Kabupaten Sumbawa Barat.

Selain itu, arah pembangunan daerah juga diperkuat melalui program KSB Maju Luar Biasa yang terbagi dalam beberapa klaster, meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan industri. Pada sektor peternakan, pemerintah daerah tengah mendorong pengembangan sistem peternakan intensif, termasuk penggemukan dan pembibitan sapi, sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

Di sektor industri, pemerintah daerah juga fokus pada revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) agar mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap terserap di dunia kerja, termasuk peluang kerja ke luar negeri melalui skema pembiayaan yang difasilitasi pemerintah.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi NTB, H. Heri Agustiadi, S.Sos., M.M., dalam paparannya menyampaikan konsep orkestrasi pembangunan berkelanjutan sebagai pendekatan utama dalam menyelaraskan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB berperan sebagai orkestrator dalam memastikan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah berjalan efektif, dengan mengacu pada visi “NTB Makmur Mendunia” yang dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan dan sepuluh program unggulan.

Menurutnya, pembangunan daerah harus berfokus pada triple agenda, yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan kualitas SDM, dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu program prioritas yang didorong adalah Desa Berdaya, yang difokuskan pada percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui intervensi berbasis desa.

Perwakilan PT Amman Mineral Nusa Tenggara memaparkan perkembangan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tahun 2025–2026 yang telah menjangkau lebih dari 38 ribu penerima manfaat.

Program tersebut mencakup penguatan pendidikan melalui beasiswa, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan, pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi, serta pengelolaan lingkungan dan peningkatan layanan kesehatan.

Ke depan, program PPM akan terus diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi inklusif, dan pembangunan sosial berkelanjutan.

Kepala BPS Kabupaten Sumbawa Barat, Ni Ketut Alit Rahayu Hendrayani, S.St., menyampaikan rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026.

Ia menjelaskan bahwa sensus ini bertujuan untuk memetakan seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari usaha besar hingga usaha rumah tangga, sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih akurat.

“Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar, guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat, karena sensus ini bukan hanya milik BPS, tetapi milik seluruh masyarakat,” ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar, turut menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD yang merangkum berbagai permasalahan pembangunan daerah, di antaranya kebutuhan infrastruktur dasar, pengendalian banjir dan longsor, pembangunan jalan dan akses wisata, penyediaan air bersih, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya penyediaan rumah layak huni, fasilitas bagi penyandang disabilitas, serta peningkatan kualitas SDM melalui dukungan pendidikan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumbawa Barat, Syahril, S.T., M.Si., menyampaikan ikhtisar hasil Musrenbang yang merangkum usulan dan permasalahan pembangunan daerah.

Ia menjelaskan bahwa dari total 474 usulan yang masuk melalui berbagai tahapan, sebanyak 446 usulan telah diakomodasi sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD tahun 2027.

Secara umum, permasalahan pembangunan yang menjadi prioritas meliputi peningkatan kualitas infrastruktur jalan di seluruh kecamatan, pembangunan dan perbaikan drainase, penanganan bronjong di wilayah rawan, peningkatan jalan usaha tani, serta penguatan jaringan irigasi.

Selain itu, isu strategis lainnya mencakup pemenuhan air bersih, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengembangan sarana olahraga, penguatan UMKM melalui akses permodalan, serta penyediaan alat dan mesin pertanian.

Tak kalah penting, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung seperti jembatan, jaringan telekomunikasi, pengelolaan persampahan, serta akses layanan dasar juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan yang disepakati.

Ia menegaskan bahwa seluruh usulan tersebut berasal dari masyarakat melalui sistem SIPD dan akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas, kemampuan fiskal daerah, serta target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Kegiatan Musrenbang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026 ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh para camat serta penandatanganan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD.

Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, terarah, dan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa Barat.(nc/DiskominfoKSB)