Pemkab KSB Satukan Langkah Bangun Pemerintah Digital
Sumbawa Barat — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mulai menyusun Arsitektur Pemerintah Digital sebagai langkah memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses tersebut diawali melalui Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat di Ruang Rapat Gili Kenawa, Rabu (16/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat drh. Hairul, M.M., dan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Khusnarti, S.Pd., M.M.Inov., Kepala Dinas Kominfo Dedy Damhudy M.Khatim, S.P., M.Si., perwakilan perangkat daerah, serta tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang memberikan pemaparan secara daring.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerja sama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan ITS dalam penyusunan dokumen Arsitektur dan Rencana Aksi Pemerintah Digital Kabupaten Sumbawa Barat.
Menurutnya, penyamaan persepsi menjadi bagian penting agar seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai arah dan proses pembangunan Pemerintah Digital di Kabupaten Sumbawa Barat.
“Pertemuan ini sangat penting sebagai langkah dan upaya kita dalam menyamakan persepsi tentang Pemerintah Digital, sehingga bagaimana Pemerintah Digital ini dapat terlaksana dengan baik di Kabupaten Sumbawa Barat,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat drh. Hairul, M.M., dalam arahannya menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak dapat dibebankan hanya kepada perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika. Seluruh perangkat daerah harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menjalankan proses digitalisasi pemerintahan.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah memulai langkah digitalisasi pemerintahan, termasuk melalui KSB Satu Data sebagai bagian dari dukungan terhadap implementasi Satu Data Indonesia.
“Mulai dari perencanaan dan penganggaran harus sudah terdigitalisasi, begitu juga pada proses pelaksanaan dan evaluasi. Semua OPD harus memiliki persepsi yang sama. Kita harus satu visi dan satu misi,” tegasnya.
Dalam pemaparan materi, Tony D. Susanto, Ph.D., menjelaskan bahwa Arsitektur Pemerintah Digital tidak sekadar berbicara mengenai teknologi, tetapi menjadi kerangka untuk melihat kondisi yang dimiliki pemerintah saat ini, menentukan kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, serta menyusun kebutuhan dan langkah pembangunan setiap tahunnya.
Arsitektur Pemerintah Digital mencakup empat domain utama, yaitu arsitektur layanan digital pemerintah, arsitektur data, arsitektur teknologi pemerintah digital, serta arsitektur keamanan pemerintah digital. Keempatnya menjadi bagian yang harus dibangun secara terpadu dalam penyelenggaraan Pemerintah Digital.
Selain empat domain tersebut, penyusunan Pemerintah Digital juga membutuhkan dukungan dari sisi tata kelola, manajemen, sumber daya manusia, kerja sama dan kolaborasi, data, keamanan, aplikasi, infrastruktur, proses bisnis, integrasi layanan, evaluasi kepuasan pengguna, serta kebijakan dan prosedur.
Penyusunan Arsitektur dan Rencana Aksi Pemerintah Digital KSB akan melibatkan seluruh perangkat daerah. Setelah kegiatan penyamaan persepsi, tahapan berikutnya adalah survei untuk mengumpulkan data kondisi eksisting, kebutuhan, dan harapan masing-masing perangkat daerah terhadap pengembangan Pemerintah Digital.
Dalam proses tersebut, perangkat daerah akan menyiapkan berbagai data pendukung, di antaranya data layanan, aplikasi, infrastruktur teknologi informasi, proses bisnis dan SOP, anggaran teknologi informasi, sumber daya manusia, serta dokumen perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan digital.
Melalui penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mendorong terbangunnya arah transformasi digital yang terintegrasi dan dilaksanakan secara bersama oleh seluruh perangkat daerah, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menuju KSB Maju Luar Biasa. (nc/Diskominfo KSB)
