Bupati KSB Beri Pembekalan Praja Muda IPDN
Lombok Tengah - Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin secara khusus memperkenalkan Kabupaten Sumbawa Barat dihadapan ratusan praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) disela-sela mengisi kuliah umum kegiatan pembekalan praja muda angkatan XXXII di auditorium IPDN Kampus NTB, kemarin.
Kuliah umum seperti ini bukan kali pertama dilakukan orang nomor satu bumi pariri lema bariri itu. Kesempatan kali ini dimanfaatkan bupati untuk memperkenalkan KSB secara keseluruhan, terutama bagi praja muda yang nantinya akan melaksanakan kegiatan di Sumbawa Barat. ‘’Penting bagi adik-adik sekalian untuk memahami dan mengetahui kondisi Kabupaten Sumbawa Barat, ini untuk memudahkan ketika melaksanakan tugas atau kegiatan di Sumbawa Barat,’’ papar Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin.
Bupati tidak sendiri, Sekda KSB, Amar Nurmansyah dan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Mulyadi juga ikut mendampingi. Bupati mengakui, kehadiran mahasiswa IPDN kampus NTB ke Sumbawa Barat diyakini akan memberikan dampak cukup besar bagi pembangunan Sumbawa Barat ke depan. ‘’Peranan mahasiswa ini sangat besar bagi pembangunan di Sumbawa Barat. Demikian juga, kehadiran mahasiswa praja muda ini akan sangat berguna bagi masyarakat setempat,’’ katanya.
Secara umum, bupati memaparkan kondisi Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa Barat sendiri terbentuk pada tanggal 20 November tahun 2003 lalu. Saat ini KSB terdiri dari 58 desa dengan tujuh kelurahan dan Desa Lamunga, Kecamatan Taliwang menjadi desa paling muda di Sumbawa Barat.
‘’Secara georafis KSB itu hampir sama dengan kabupaten/kota lain di NTB. Masyarakat KSB itu sangat ramah dan selalu terbuka terhadap orang yang datang, apalagi tujuannya ikut membangun sumber daya manusia setempat,’’ paparnya.
H. Firin demikian disapa juga memaparkan misi yang diusung pemerintahan saat ini. Sebagai bupati dua periode, ia mengaku misi pemerintahannya saat ini adalah pememuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan. Untuk merealisasikan misi ini, pemerintah daerah menelurkan salah satu program unggulan daerah, program ini biasa dikenal dengan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).
‘’Jika selama ini gotong royong hanya sebuah nilai, di KSB gotong royong kita perkuat perananannya. Kita buatkan payung hukumnya, kita buat menjadi berdaya melalui Perda Nomor 01 tahun 2016,’’ paparnya.
PDPGR menjadi motor penggerak pembangunan di Sumbawa Barat. Dalam pengawasan pelaksanaan program di lapangan, pemerintah kemudian melahirkan Inovasi yaitu Forum Layanan Inklusif Andalan (Yasinan). Forum ini bukan hanya forum kegiatan keamaan layaknya yasinan pada umumnya, tapi yasinan juga menjadi keran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dalam forum ini, masyarakat dari semua tingkatan bisa menyampaikan dan melaporkan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Setiap pengaduan atau keluhan yang masuk langsung ditindaklanjuti saat itu juga. ‘’Kita juga melahirkan program yang diberi nama Pariri dan Bariri. Penerima program ini dibekali dengan kartu khusus,’’ katanya.
Kartu Pariri digunakan untuk pelayanan sosial, seperti BPJS kesehatan gratis, santunan untuk penyandang disabilitas dan masyarakat lanjut usia (lansia). Sementara kartu Bariri difokuskan untuk pemberdayaan, seperti Bariri Tani, Bariri Ternak, Bariri Nelayan dan UMKM. ‘’Setiap penerima program ini diwajibkan menabung 10 persen dari nilai bantuan yang diterima. Tabungan itu bukan dikembalikan kepada pemerintah tapi untuk pribadi penerima. Baru bisa dicairkan ketika nilai tabungan sudah mencapai 150 persen dari nilai bantuan yang dikucurkan,’’ paparnya.
Kartu Pariri juga menjadi instrument pemerintah dalam penanganan sekitar 1.478 kepala keluarga miskin di Sumbawa Barat atau yang biasa dikenal dengan istilah FM 3,32. ‘’Di KSB kita juga punya posyandu keluarga gotong royong. Sampai saat ini tercatat ada 228 posyandu keluarga gotong royong, mereka menjalankan fungsi sebagai fasilitator, pemberdayaan, pengaduan masyarakat dan tempat diskusi warga,’’ tandasnya.
Bupati juga memaparkan tentang kondisi pengangguran di Sumbawa Barat. Sebagai daerah tambang, bupati tidak manimpik kondisi ini mempengaruhi tingkat pengangguran setempat. Ini tidak lepas dari banyaknya pendatang yang mencoba peruntungan di Sumbawa Barat. Selain mampu menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, PDPGR juga berhasil menjadikan KSB sebagai satu-satunya dan kabupaten pertama di Indonesia yang berhasil menuntaskan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). ‘’Kita sudah mendapat rekor MURI terkait STBM ini. Ini tidak lepas dari PDPGR yang menjadi instrument dan motor pengerak pembangunan di Sumbawa Barat,’’ tutupnya. (diskominfoksb)
.jpg)
