.jpeg)
Forum Satu Data Tegaskan Pentingnya Data Berkualitas untuk Perencanaan Pembangunan di Sumbawa Barat
Sumbawa Barat — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kembali menggelar Rapat Forum Satu Data pada Kamis, 27 November 2025, di Ruang Rapat Gili Kenawa Sekretariat Daerah. Pertemuan ini mempertemukan seluruh operator data perangkat daerah sebagai upaya memastikan tata kelola data berjalan semakin terarah, terpadu, dan mendukung perencanaan pembangunan daerah secara tepat sasaran. Hadir juga dalam kesempatan ini, jajaran anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Komunikasi dan Informatika KSB.
Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ir. Abdul Muis, M.M., yang dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa kualitas data adalah fondasi dari seluruh proses pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tanpa basis data yang kuat hanya akan menghasilkan kebijakan yang tidak realistis dan berpotensi jauh dari kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan itu mahal, tapi lebih mahal lagi jika dilakukan tanpa data. Perencanaan tanpa data adalah sesuatu yang tidak realistis,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Forum Satu Data yang digelar setiap triwulan menjadi ruang evaluasi penting untuk menilai kelengkapan dan kualitas data di setiap OPD, sehingga arah pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat dapat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Asisten III Administrasi Umum, dr. H. Syaifuddin, turut menegaskan bahwa Forum Satu Data akan dilakukan lebih sering dalam setahun karena memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu memastikan tersedianya data yang berkualitas, terpercaya, dan mutakhir sebagai dasar perencanaan pembangunan di Bappeda. Ia mengingatkan bahwa kesalahan data akan menghasilkan informasi yang salah, dan pada akhirnya keputusan yang tidak tepat.
“Data itu seperti darah dalam tubuh. Harus benar, bersih, dan berkualitas. Kalau alirannya salah, seluruh sistem akan ikut terganggu,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa untuk menghasilkan data berkualitas dibutuhkan kemauan, pemahaman, komitmen, integritas, serta kolaborasi antarpihak, terutama karena ada data yang diproduksi secara bersama sehingga tidak boleh ada pihak yang bekerja sendiri-sendiri atau saling menyalahkan. Forum ini, menurutnya, menjadi ruang untuk memahami, mendiskusikan, dan menyelesaikan persoalan data secara kolektif. Ia juga mengingatkan bahwa nilai dasar ASN BerAKHLAK harus tercermin dalam tata kelola data agar informasi yang dihasilkan benar, dapat dipercaya, dan mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Dalam sesi materi pertama, Ketua Tim Statistik Produksi BPS, Ratih Sosilawati, S.ST, memaparkan perkembangan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), arah pembinaan tahun 2026, serta peranan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang kini menjadi tolok ukur nasional. Ia menekankan pentingnya komitmen daerah terhadap data sektoral.
“EPSS bukan hanya penilaian. Ini adalah dorongan agar daerah semakin matang dalam statistik sektoral, karena data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik,” ungkapnya sambil mengingatkan pentingnya persiapan menuju Sensus Ekonomi 2026.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda KSB, Lalu Heri Dwipraja, S.IP., M.Si, menautkan tata kelola data dengan arah pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa data prioritas harus selaras dengan program unggulan seperti Kartu Sumbawa Barat Maju dan Sumbawa Barat Maju Luar Biasa.
“Kalau kita ingin pembangunan tepat sasaran, datanya juga harus tepat. Setiap perangkat daerah wajib memastikan data prioritasnya mendukung target Renstra hingga 2029,” jelasnya.
.jpeg)
.jpeg)
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo, Titin Yuliana, S.STP., M.Ec.Dev., memaparkan perkembangan penyusunan Daftar Data Statistik Sektoral (DSSD) sesuai amanat Perpres 39/2019 dan Perbup 99/2021. Ia menyampaikan bahwa jumlah daftar data terus meningkat setiap tahun, dari 105 data pada 2021 menjadi 418 data pada 2025. Ini menjadi bukti bahwa semakin kuatnya komitmen OPD terhadap perencanaan berbasis data. Tahun 2026 kini dalam tahap penetapan, dengan Walidata memilah 450 dari 921 daftar data provinsi untuk disesuaikan oleh produsen data di KSB.
Ia menambahkan bahwa Walidata akan melakukan roadshow ke seluruh OPD guna mengidentifikasi data yang dihasilkan dan menghindari duplikasi.
“Tujuan kita jelas: satu pintu, satu platform, dan satu data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Semua harus terintegrasi dalam Portal Satu Data Sumbawa Barat,” tegasnya.
Di penghujung rapat, sejumlah hal penting kembali ditekankan, termasuk perlunya pemutakhiran data, kesiapan menghadapi lokus pembinaan EPSS, serta optimalisasi forum triwulan sebagai ruang konsolidasi teknis. BPS juga menyampaikan bahwa KSB mendapat fasilitas penggunaan aplikasi Fasih hingga tingkat desa, ini merupakan sebuah kesempatan strategis yang belum diterima daerah lain.
Forum Satu Data kembali menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada program dan anggaran, tetapi pada kekuatan data yang berkualitas, relevan, dan dapat diolah menjadi dasar keputusan yang tepat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola data demi mendukung transformasi kesejahteraan masyarakat. (DiskominfoKSB)
.jpeg)
