Musrenbang Jereweh 2026: Serap Aspirasi Desa, Perkuat Arah Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata
Sumbawa Barat— Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kembali melanjutkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Jereweh, Rabu (1/4/2026), ini menjadi lokasi ke-6 pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan, dengan mengusung tema “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah dan Pertumbuhan Klaster Ekonomi Baru.”
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa Barat Suhadi, S.P., M.Si., perwakilan BPS Kabupaten Sumbawa Barat, anggota Komisi I DPRD Dapil III Muhammad Adnan, S.Pd., M.M., Camat Jereweh H. Abdul Muthalib, S.Pd., unsur Forkopimcam, perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, para kepala desa se-Kecamatan Jereweh, serta tokoh agama tokoh masyarakat dan pemuda.
Dalam sambutannya, Camat Jereweh menyampaikan bahwa sebelum Musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan, pihaknya telah menggelar Musrenbang desa yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, mulai dari kepala desa, tokoh agama, pemuda, hingga masyarakat umum.
“Pada tahun sebelumnya usulan biasanya disampaikan oleh camat, tetapi sekarang langsung oleh kepala desa karena mereka yang lebih mengetahui kondisi permasalahan di desa. Sehingga Musrenbang tingkat kecamatan ini sangat penting untuk merencanakan pembangunan daerah mulai dari tingkat desa ke depannya,” ujarnya.
.jpeg)
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Suhadi, menegaskan bahwa Musrenbang memiliki peran strategis sebagai ruang penyelarasan antara kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah. Ia menjelaskan, tahapan ini menjadi momentum penting untuk menghimpun berbagai aspirasi yang berkembang di tingkat desa hingga kecamatan, guna diintegrasikan secara sistematis dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2027.
“Musrenbang ini merupakan salah satu tahapan untuk menghimpun aspirasi masyarakat dari desa sampai kecamatan agar bisa kita sinkronkan dalam rencana pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2027,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah program prioritas daerah terus didorong pelaksanaannya. Pada bidang kesehatan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan layanan TRC ambulans melalui penambahan tenaga operasional, sarana, dan prasarana. Sedangkan di bidang pendidikan, program beasiswa perguruan tinggi mulai dijalankan pada tahun ini untuk mahasiswa di sejumlah universitas yang telah ditentukan, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk standar Indeks Prestasi kumulatif (IPK).
Selain itu, melalui program KSB Maju Luar biasa pemerintah daerah juga terus mendorong perkembangan klaster pariwisata dan pertanian melalui berbagai program strategis yang telah direncanakan.
Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Alun-Alun Jereweh juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah. Sebagian pembangunan RPTRA akan didukung oleh PT Amman dan sebagian oleh pemerintah daerah, termasuk peralatannya.
.jpeg)
Dalam forum tersebut, kepala desa bersama masyarakat secara aktif menyampaikan berbagai usulan prioritas yang mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Mayoritas usulan berfokus pada penguatan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan jalan usaha tani, jalan lingkungan, drainase, bronjong, serta saluran irigasi. Selain itu, kebutuhan akan akses air bersih melalui sumur bor, penerangan jalan umum, dan pembangunan gedung serbaguna juga menjadi perhatian.
Tak hanya itu, masyarakat berharap pemerintah terus mendorong pengembangan sektor ekonomi dan lingkungan melalui pengembangan destinasi wisata, pemberian bantuan modal bagi UMKM, hingga pembangunan TPS 3R dan bank sampah sebagai upaya pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
.jpeg)
Secara lebih rinci, masing-masing desa menyampaikan usulan yang beragam sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Desa Belo mengusulkan peningkatan jalan usaha tani, penerangan jalan berbasis tenaga surya, pembangunan bronjong penahan tebing, drainase, serta penambahan sumur bor. Desa Dasan Anyar mengusulkan pembangunan jalan lingkungan, gedung serbaguna, peningkatan jalan usaha tani, bronjong, hingga pengembangan destinasi wisata Pantai Poyang. Sementara itu, Desa Goa mengusulkan pembangunan embung, bronjong, dan saluran irigasi, sedangkan Desa Beru mengusulkan perbaikan bronjong, hotmix jalan, drainase, bantuan modal UMKM, serta perbaikan saluran irigasi.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Dapil III, Muhammad Adnan, menegaskan bahwa seluruh usulan masyarakat perlu mendapat perhatian serius, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur pertanian, drainase, dan pengembangan pariwisata. Ia juga menyoroti kondisi bronjong di sejumlah titik yang dinilai mendesak untuk segera ditangani.
“Saya menyimak semua yang menjadi usulan dan harapan masyarakat di Jereweh. Beronjong di Desa Goa dan Belo harus segera diperhatikan, karena jika tidak ditangani, jembatan bisa ambruk,” tegasnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat bersama perangkat daerah terkait memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ia menyampaikan bahwa pembangunan jalan usaha tani dapat difasilitasi sepanjang telah memperoleh persetujuan dari pemilik lahan, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Terkait penerangan jalan di Desa Belo, dijelaskan bahwa untuk ruas jalan utama menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, sedangkan penerangan di dalam wilayah desa dapat diakomodasi melalui pemerintah desa. Adapun usulan pembangunan gedung serbaguna belum dapat dipastikan realisasinya, namun tetap akan disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan.
Untuk penanganan bronjong dan drainase, Dinas PUPR diminta segera melakukan pengecekan lapangan, khususnya pada titik-titik yang berpotensi membahayakan infrastruktur maupun permukiman masyarakat.
Dinas PUPR menegaskan bahwa sejumlah kegiatan telah masuk dalam rencana kerja tahun 2026, termasuk pengendalian berkala jalan, rekonstruksi jalan, penanganan jembatan, dan pengembangan jaringan air bersih Tiu Suntuk–Jereweh.
“Untuk penanganan jembatan, jika ada kerusakan yang berpotensi membahayakan, silakan segera dilaporkan dan akan kami tindak lanjuti tanpa harus menunggu APBD 2027,” ujar perwakilan Dinas PUPR.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pembangunan TPS 3R dan bank sampah di setiap desa. Masing-masing desa direncanakan mendapatkan bantuan operasional sebesar Rp100 juta untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis desa melalui BUMDes.
Kegiatan Musrenbang Kecamatan Jereweh ini kemudian diakhiri dengan diseminasi Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang akurat dan terbuka kepada petugas sensus guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Melalui pelaksanaan Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap proses perencanaan pembangunan benar-benar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa. Seluruh usulan yang dihimpun akan menjadi bahan penting dalam penyusunan RKPD tahun 2027, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Diharapkan, sinergi antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat dapat terus terjaga guna mewujudkan pembangunan yang lebih terarah, berkelanjutan, serta mendukung visi daerah “Terwujudnya KSB Maju Luar Biasa Menuju Transformasi Kesejahteraan Masyarakat Sumbawa Barat.” (nc/DiskominfoKSB)
.jpeg)
