Menko PMK Apresiasi Penurunan Stunting di KSB
Sumbawa Barat – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengapresiasi capaian Kabupaten Sumbawa Barat menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrim.
‘’Kita apresiasi, nanti saya akan jadwalkan untuk melakukan kunjungan ke Kabupaten Sumbawa Barat untuk melihat dari dekat langkah seperti apa yang dilakukan pemerintah setempat,’’ katanya saat memimpin rapat dan dialog secara daring dengan agenda upaya percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim di Provinsi NTB, Selasa (28/2).
Kegiatan ini diikuti Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Rohmi Djalillah. Ia tidak sendiri, 10 bupati/wakil bupati dan walikota/ wakil walikota se NTB juga ikut memaparkan langsung capain masing-masing daerah tentang stunting dan kemiskinan ekstrim.
Kabupaten Sumbawa Barat menjadi satu-satunya kabupaten/kota di NTB yang tiap tahun berhasil menurunkan angka stunting. Ini bisa dilihat dari data stunting tahun 2020 mencapai 33,40 persen, turun menjadi 24,6 persen pada tahun 2021. Tahun 2022 kembali mengalami pernurunan cukup signifikan hingga berada pada angka 13,9 persen. Tahun 2023, melalui kerja kolaboratif stunting di Kabupaten Sumbawa Barat ditargetkan tersisa pada angka 6,43 persen dan tahun 2024 tinggal 4 persen.
Rapat bersama yang diinisiasi Menko PMK ini tidak lain untuk mengetahui secara detail upaya apa saja termasuk kendala yang dihadapi Pemrov NTB bersama 10 kabupaten/kota untuk mencapai target penurunan hingga penghapusan stunting maupun kemiskinan ekstrim. ‘’Kalau ada kendala dan masalah yang ditemui di lapangan sampai saja. Nanti akan kita teruskan ke lembaga atau kementerian terkait,’’ janjinya.
Menko PMK memastikan masukan, saran dan kendala setiap kabupaten/kota termasuk Pemrov NTB nantinya akan dilanjutkan ke kementerian terkait. Antara lain, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kementerian lainnya.
‘’Sebelum ini diteruskan ke kementerian terkait, kita ingin dengar sekilas tentang upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah daerah,’’ pintanya.
Ia berharap, rapat daring ini bisa menghasilkan sejumlah kesepakatan yang nantinya akan ditinjak lanjuti bersama. Ia juga menegaskan, Pemerintah Pusat sendiri menargetkan angka stunting hingga tahun 2024 mendatang menjadi 14 persen lebih. Untuk mencapai target nasional diakuinya harus dimulai dari bawah yaitu pemerintah daerah dan provinsi. ‘’Program yang dicanangkan presiden ini harus benar-benar mampu kita wujudkan,’’ tambahnya.
Dari Pemda KSB, pertemuan daring ini dipimpin langsung Bupati Sumbawa Barat, Dr.Ir. H.W.Musyafirin, MM didampingi Wakil Bupati, Fud Syaifuddin,ST, Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, Kajari Sumbawa Barat, Titin Herawati Utara, SH. MH, serta Ketua TP PKK Sumbawa Barat, Hj. Hanifah W.Musyafirin S.Pt. Sejumlah pimpinan OPD, camat dan lurah juga ikut dalam rapat tersebut.
Mewakili bupati KSB, Fud memaparkan berbagai upaya yang sudah dilakukan Pemda KSB menekan angka stunting maupun penurunan kemiskinan ekstrim. Bahkan sebelumnya, Pemda KSB sudah menyampaikan ini dalam rapat kerja bersama BKKBN Provinsi NTB beberapa waktu lalu. ‘’Capaian stunting KSB berdasarkan survey SSGI berada pada angka 13,9 persen. Angka ini berada di bawah Provinsi NTB dan Nasional,’’ jelasnya.
Keberhasilan Pemda KSB ini seharusnya mendapat apresiasi Pemerintah Pusat. Apresiasi menjadi sangat penting, sebagai pemicu Pemda KSB maupun kabupaten/kota lain di NTB untuk terus melakukan berbagai inovasi untuk menekan stunting. ‘’Menurunkan angka stunting ini tidak gampang. Capaian ini diraih karena keterlibatan stake holder terkait. Kerja kolaboratif bersama ASN, TNI/Polri dan masyarakat ini bisa membawa KSB sampai saat ini,’’ ingatnya.
Keberpihakan anggaran juga menjadi salah satu kunci utama menurunkan stunting. Tahun 2022 lalu, Pemda KSB mengalokasi anggaran Rp 113 miliar melalui APBD. Dana itu difokuskan untuk percepatan stunting dan kemiskinan ekstrim. Nilai ini di atas 10 persen total keseluruhan APBD Sumbawa Barat. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk 228 posyandu gotong royong. ‘’Jika Provinsi NTB memiliki posyandu keluarga, kami di KSB ada namanya posyandu gotong royong. Posyandu kami bukan hanya dijadikan tempat pelayanan kesehatan ibu dan bayi, tapi mencakup semua lingkup dan bidang kebutuhan masyarakat. ‘’Kerja kolaboratif yang dilakukan pemerintah ini menggunakan instrument tersendiri melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR),’’ jelasnya.
Selain dukungan anggaran yang cukup besar di Pemda KSB, percepatan penurunan angka stunting ini juga mendapat dukungan dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). ‘’Perusahaan peduli stunting, itu adalah salah satu inovasi yang dilakukan di KSB. Khusus Amman Mineral ini ada sekitar Rp 10 miliar lebih yang dialokasikan untuk mendung ini,’’ katanya.
Wabup mengaku, pencapaian yang sudah diraih KSB selama ini bisa dilihat secara langsung di lapangan. Untuk itu ia mengundang secara khusus Menko PMK untuk datang langsung ke Sumbawa Barat. ‘’Kami mengundang menko PMK untuk datang ke KSB, melihat dari dekat cara kerja kami di lapangan. Termasuk pola kerja 228 posyandu gotong royong yang sudah diintegrasikan dengan PDPGR. Dimana ada Agen Gotong Royong yang ditempatkan dimasing-masing posyandu ini,’’ tukasnya.
Saat ini KSB menjadi contoh kabupaten yang berhasil menerapkan posyandu prima sesuai program dari Kementerian Kesehatan RI. ‘’Semua desa sudah menerapkan posyandu prima. Pelayanan ini disemua desa ada, standar pelayanannya seperti Puskesmas,’’ katanya.
Kolaborasi dengan pendamping keluarga, pendamping desa dan pendamping gizi saat ini sudah sangat maksimal dilakukan. Kerja bersama ini diharapkan terus menurunkan stunting di KSB. ‘’Target akhir kami di tahun 2024 itu 4 persen,’’ janjinya.
Untuk beberapa harapan, wabup berjanji akan menyampaikan hal tersebut secara tertulis dan langsung kepada Menko PMK. ‘’Apa yang menjadi harapan kami ini nanti akan disampaikan secara resmi, dan mudah-mudahan bisa mendapat apresiasi pusat,’’ tambahnya lagi. (diskominfoksb)
