Lantik Lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Bupati KSB Tekankan Integrasi Data dan Inovasi Layanan
Sumbawa Barat – Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., secara resmi mengambil sumpah jabatan dan melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (25/03/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Paserang, Gedung Graha Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat Hj. Hanipah, S.Pt., M.M.Inov., Sekretaris Daerah drh. Hairul, M.M., Ketua DPRD KSB Kaharuddin Umar, Dandim 1628 Sumbawa Barat Letkol Inf Rendra Agit Trisnawan, S.Sos., M.Han., perwakilan Kapolres Sumbawa Barat dan perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, para asisten dan staf ahli serta jajaran Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 050/800.1.3.3/BKPSDM/2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, lima pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya yakni Ferial, S.K.M., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya, H. I Made Budi Artha, S.Sos., M.M., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Agus Purnawan, S.Pi., M.M., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan. Noto Karyono, S.Pi., M.Si. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sementara itu, Ns. H. Kamaluddin, S.Kep., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam birokrasi, namun tetap memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi. Rotasi dilakukan berdasarkan hasil pemetaan kompetensi (job fit) yang dianalisis secara cermat, dengan mempertimbangkan kebutuhan program pemerintah serta potensi sumber daya manusia yang dimiliki.
“Rotasi ini bukan sekadar perpindahan, tetapi bagian dari upaya mengembangkan kapasitas pejabat agar mampu memberikan kontribusi terbaik bagi pelaksanaan program pemerintah,” tegas Bupati.
Bupati juga memberikan sejumlah penekanan kepada perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti program prioritas. Pada Dinas Sosial, Bupati meminta agar hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) sudah tersedia paling lambat 1 April 2026. Data tersebut menjadi dasar dalam merumuskan intervensi program perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat pada desil 1 dan desil 2, agar penanganannya lebih tepat sasaran.
“Ini akan menjadi basic data terhadap program-program perlindungan sosial yang dilaksanakan dengan dana APBD, terlepas dari dana APBN. Begitu nanti ada DTSEN maka kita akan memotret, memprofilkan masing-masing KK dengan jelas, sehingga intervensi apa yang akan kita berikan itu benar-benar sesuai dan kita bisa mengangkat mereka agar keluar dari Desil 1 dan Desil 2. Ini harus diformulasikan dengan tepat,” jelas Bupati.
.jpeg)
Kepada Dinas Perikanan, Bupati mendorong pengembangan klaster unggulan budidaya ikan air tawar hingga ke tahap hilirisasi, mengingat potensi daerah yang besar di sektor tersebut.
Sementara itu, untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bupati menegaskan pentingnya penguatan Kabupaten Layak Anak melalui pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), khususnya di Kecamatan Jereweh yang akan dilaksanakan bekerja sama dengan PT Amman Mineral, serta di kawasan Kemutar Telu Center.
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bupati menekankan pentingnya percepatan respons terhadap perubahan data Kartu Keluarga (KK). Hal ini harus didukung sistem yang terintegrasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan Bank NTB Syariah, sehingga pembaruan data KK yang terjadi dapat dilakukan secara cepat melalui satu sistem yang terkoneksi dan terintegrasi karena berdampak langsung pada program Kartu Sumbawa Barat Maju yang berbasis KK.
Selain itu, kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati meminta agar terus mendorong lahirnya ekonomi baru melalui fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), termasuk misalnya bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar memiliki legalitas usaha yang jelas sehingga dapat berjalan dengan baik.
Mengakhiri arahannya, Bupati berharap rotasi jabatan ini mampu melahirkan energi baru serta mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Jangan berpikir rotasi ini hanya perpindahan tempat bekerja, tetapi harus menjadi momentum untuk menghadirkan inisiasi dan perubahan yang lebih baik ke depan,” pungkas Bupati. (nqf/Diskominfo KSB)
.jpeg)
