Blog Item

Sumbawa Barat - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr.Ir.H.W.Musyafirin, MM menyampaikan sejumlah catatan penting saat membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) tahun 2024, Senin (20/3/2023). 

 

Beberapa catatan yang disampaikan saat Musrenbang yang dihadiri Sekretaris Bappeda Provinsi NTB itu antara lain, dukungan nyata dari pemerintah provinsi terkait pembangunan SPAM Bintang Bano, sebagai salah satu major project yang sedang di kerjasakan pemerintah pusat, sesuai kesepakatan sharing yang telah ditandatangani bersama antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat. 

 

Jaringan irigasiyang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi, rekonstruksi jalur dua di Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano, penambahan panjang ruas jalan provinsi yang saat ini hanya 76,39 kilo meter. Khusus masalah ini, KSB menjadi kabupaten yang memiliki jalan provinsi paling pendek di NTB serta program-program lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. 

 

Bupati menegaskan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui agenda kebijakan melanjutkan pembangunan infrastruktur daerah, pada tahapan perubahan APBD tahun 2023 yang sedang berjalan, Pemda KSB akan melanjutkan pembangunan jalan dan infrastruktur dasar prioritas lainnya, termasuk  jalan jalur dua TGH. KH. Zainuddin Abdul Majid.

 

‘’Untuk mendukung pergerakan ekonomi daerah, kepala desa kami harapkan mengikuti seluruh tahapan perencanaan, dimulai dari RPJMDes hingga RKPDes sehingga pengelolaan anggarannya lebih terarah dan terukur,’’ katanya.

 

Bupati juga menyampaikan beberapa capaian yang sudah dilakukan Pemda KSB selama kurun waktu tahun 2021-2022. Dalam mendukung pencapaian target RPJMD banyak hal yang telah dicapai. Untuk urusan pelayanan dasar pendidikan, capaian rata-rata lama sekolah berada pada angka 8,9 tahun dan harapan lama sekolah 13,65 tahun. Ini mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia KSB menjadi lebih baik di NTB untuk kategori kabupaten yaitu dengan angka 72,65 poin. 

 

Peningkatan kinerja urusan kesehatan juga tercermin pada indikator Umur Harapan Hidup (UHH) 68,74 tahun. Capaian lainnya adalah penurunan angka stunting, sesuai data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi masyarakat (e-PPGBM) per 31 Desember 2022 berada pada angka 8,78 persen atau menurun 5,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bupati memaparkan, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) per 31 desember 2022, angka stunting KSB berada pada angka 13,69 persen.

 

‘’Ini merupakan angka terendah di antara seluruh kabupaten/kota di NTB. Capaian tersebut, berada dibawah angka provinsi dan nasional, yang masing-masing berada pada angka 32,7 persen dan 21,6 persen,’’ paparnya.

 

Ikhtiar pembangunan kesehatan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satunya melalui kolaborasi posyandu gotong royong dengan posyandu prima yang diwujudkan dalam Integrasi Layanan Primer (ILP). Berdasarkan penilaian Kementerian Kesehatan, KSB memperoleh indeks kesiapan tertinggi di Indonesia dengan skor 0,89 poin.

 

Selain itu, masih banyak lagi capaian dan inovasi yang telah dilakukan sebagai upaya nyata dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Antara lain, terus melanjutkan program perlindungan sosial dengan sasaran kelompok rentan, melalui program pariri sehat, pariri pintar, pariri lansia dan disabilitas. 

 

‘’Disamping itu, pemberian jaminan sosial kepada fakir miskin melalui program FM332 terus dilanjutkan. Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BAZNAS dan pihak swasta,’’ jelasnya. 

 

Upaya tersebut selaras dengan instruksi presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang mengamanatkan kemiskinan ekstrem nol tahun 2024. Untuk pencapaian target tersebut, diakuinya perlu perhatian penuh seluruh OPD melalui program yang lebih fokus, aplikatif dan tepat sasaran. Salah satunya melalui penguatan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong dengan peningkatan peran serta dan  pelibatan Agen Gotong Royong. 

 

Agenda penghapusan kemiskinan ekstrem perlu diiringi dengan pengendalian inflasi, untuk menjamin kebutuhan pokok dapat dijangkau oleh masyarakat. ‘’Saya meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menguatkan langkah dan strategi dalam pengendalian inflasi di KSB,’’ tandasnya. 

 

Kembali ditegaskan, pembangunan daerah bukan hanya tugas pemerintah daerah semata, namun diperlukan kerja-kerja partisipatif dan kolaboratif seluruh elemen yang ada di KSB. Diantaranya, pelibatan instansi vertikal dan peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat serta mendorong sektor swasta sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, termasuk terhadap keberadaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

 

‘’Kehadiran tambang di KSB memberikan dampak bagi perekonomian daerah,’’ katanya lagi. 

 

Data statistik, sektor tambang merupakan penyumbang PDRB terbesar, yaitu 85,25 persen dan sejak terbentuknya KSB, termasuk saat penguasaan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) telah memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah baik dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditetapkan pemerintah pusat maupun sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai batas kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. (diskominfoksb)