free page hit counter

Kelola Aset Pakai Aplikasi, Bupati Berharap LKPD Harus WTP

0

Pemerintah KSB terus berbenah dalam pengelolaan aset. Untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan aset Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) KSB meluncurkan aplikasi SIGAP (Sistem Informasi Gabungan Aset Pemerintah). Implementasi SIGAP merupakan amanat Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 57 Tahun 2019. Untuk mengimplementasikan aplikasi SIGAP, seluruh pengurus dan penyimpan barang OPD lingkup Kabupaten Sumbawa Barat dan dari Taman Kanak-Kanak sampai SMP se-KSB mendapat bimbingan teknis (Bimtek). Bimtek juga ditunjukan untuk memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bimtek digelar di Aula Gedung Graha Praja Setda KSB, (Senin siang 23/09/19). Kegiatan dibuka Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M. Kepala BPAD KSB, M. Yusuf, S.I.P dalam laporannya mengatakan, aplikasi SIGAP akan mempermudah pengurus barang mengindentifikasi, menginfentarisir, melakukan pengawasan dan pengamanan barang atau aset daerah.  Selain menjalankan amanah Perbup Nomor 57 tahun 2019, implementasi SIGAP juga untuk menjawab tiga instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi yakni, pertama penataan barang milik daerah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD. Kedua, penyelesaian penyelesaian penataan barang milik daerah yang dikuasai orang lain. Ketiga melakukan pengamanan barang milik daerah baik secara fisik dan administrasi.

Bupati dalam sambutannya mengatakan, KSB secara berturut-turut telah meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sebelumnya, yang menjadi penyebab tidak meraih WTP adalah karena aset. Termasuk Pemerintah Provinsi, sebab Pemerintah Provinsi sebelumnya belum memiliki sistem yang baik. Lahirnya SIGAP akan membantu memudahkan dan mempercepat pengelolaan, pengawasan dan pengamanan aset. ‘’Kita ingin dengan satu klik di mana posisi motor ini langsung diketahui. Jadi WTP tahun 2019 ada di tangan bapak dan ibu (penyimpan dan pengurus barang), kalau tidak bisa WTP berarti kesalahan ada di bapak-bapak dan ibu-ibu,” kata Bupati. (PPID KSB/IX/2019)

Kami bekerja sebagai TIM dalam mensuport pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Sumbawa Barat. TIM: Kabag Protokol Humas Lipdok

Leave A Reply